Arrow
Arrow
Slider


Website Resmi Pemerintah Kota Solok

Cuaca

Wednesday - November 22, 2017

Weather: 26°C

Solok-Walikota Solok H.Zul Elfian Dt.Tianso,SH,M.Si menjadi pembina apel dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tingkat Kota Solok Tahun 2017, bertempat di Halaman Balaikota Solok, Senin (22/5).

Peringatan Hari kebangkitan nasional kali ini mengangkat tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional”. Turut hadir pada kesempatan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Solok, Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE, Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya, Dandim 0309 Solok             Letkol. Inf. Irwan Harjatmoko, Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok, Kajari Solok, dan para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Wako dalam penyampaian sambutan tertulis pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI    Rudi Antara menyebutkan, semangat kebangkitan nasioanal tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita saat ini.

Pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

Koefisiensi Nisbah Gini atau Gini Ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, saat ini masih 40 persen. Untuk itu Presiden Jokowi meminta aparat penyelenggara Negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui langkah multidimensi. “Bagi kita, Kebangkitan Nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut,” lanjutnya.

Saat ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Dalam sektor kelistrikan, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapatkan aliran listrik. Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrasturktur jalan raya. Salah satu contohnya ialah telah rampung dibangunnya 3.800 kilometer jalan Trans-Papua dari sepanjang 4.300 kilometer jalan yang direncanakan.

Dalam bidang agraria, telah diluncurkan Kebiajakn Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reformasi agrarian, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.

Selain itu, masyarakat juga melakukan upaya pemertaan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optic Nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi dapat dinikmati secara luas. Dengan adanya inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan bekreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa.

Satu hal yang pasti, kita harus berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Sumber: Info Publik Solok