Tuesday - July 23, 2019

Weather: 20°C

arrow
arrow


Website Resmi Pemerintah Kota Solok

Sosialisasi

Event

Informasi Program Pelatihan Kejuruan di BBPLK Bandung

Program Pelatihan Kejuruan Teknik Otomotif, Teknik Manufaktur serta Bidang Refrigasi dan Tata Udara (Teknik Dingin)

Download Lampiran

Pengumuman Himbauan Penyebarluasan Konten

Sehubungan dengan semakin banyak dan derasnya arus informasi yang beredar saat ini sehingga terkadang konten yang disebarluaskan tidak terkait dengan informasi pemerintahan maupun program/kegiatan, sehingga dalam rangka ketertiban dan etika kita semua dalam bersosial media kami menghimbau bagi semua pihak agar :

Download lampiran

Solok, Rabu (17 Oktober 2018).Di era Keterbukaan informasi saat ini, Pemerintah wajib memberikan akses sepenuhnya akan informasi dan dokumentasi, baik bagi perseorangan maupun lembaga publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan sosialisasi bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan menghadirkan dua orang Narasumber dari pusat yang mengupas tentang pengelolaan dan regulasi terkait PPID di Kota Solok. Kegiatan sosialisasi dengan tema ‘Keterbukaan Informasi di Era Digital’ ini dibuka secara langsung oleh Walikota Solok, Zul Elfian, bertempat di Gedung Kubuang Tigo Baleh.

Narasumber yang dihadirkan untuk menyajikan materi adalah Prof. Dr. Henri Subiakto, SH. MA, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Hendra J. Kede, ST. MH, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Zulfadli, SH. M.Si menyebutkan, kegiatan sosialisasi diikuti oleh 100 orang peserta, diantaranya PPID Utama dan PPID Pembantu beserta Admin di setiap Perangkat Daerah, LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Lurah/ LPMK se Kota Solok serta masyarakat umum.

“Keterbukaan Informasi Publik perlu untuk diinternalisasikan melalui PPID dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sejalan dengan visi dan misi Kota Solok mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan bersih (good & clean government),” kata Walikota Solok, Zul Elfian mengawali sambutan ketika membuka acara.

“Kota Solok menyampaikan terima kasih kepada Bapak Narasumber dari Kementerian Kominfo RI dan Komisi Informasi Pusat atas kesediaannya hadir dalam rangka memberikan pencerahan dan wawasan serta untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterbukaan Informasi Publik bagi pengelola PPID khususnya dan masyarakat Kota Solok umumnya,” tutur Walikota.

Narasumber Prof. Dr. Henri Subiakto, SH. MA menyampaikan materi terkait regulasi PPID. Ia menjelaskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 lahir untuk menciptakan sistem informasi yang bisa melayani publik dengan baik, untuk melindungi hak-hak publik, maupun untuk melindungi para pejabat melaui payung hukum keterbukaan informasi.

“Undang-Undang 14/2008 tentang KIP adalah upaya besar ‘membuka’ culture of secrecy (budaya ketertutupan, red). Penyelewengan dan korupsi menjadi lebih aman ketika masih ada budaya ketertutupan di masyarakat dan Negara yang menyebabkan inefisiensi anggaran, dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dimungkinkan untuk melakukan kritisi terhadap anggaran daerah,” terang Guru Besar FISIP Universitas Airlangga ini.

Prof. Henri menegaskan, ciri negara modern adalah adanya budaya dokumentasi data, informasi dan kearsipan yang baik, tersedianya sistem informasi yang memudahkan publik untuk mengakses informasi.

“Kewajiban dari Badan Publik adalah menyediakan dan memberikan Informasi Publik dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien serta menetapkan dan memuthakirkan secara berkala Informasi Publik yang dikelola, selanjutnya menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya,” jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J. Kede, ST. MH menjelaskan, Badan Publik tersebut adalah seluruh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang tupoksinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran APBN/ APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran APBN/ APBD, sumbangan masyarakat baik dari dalam atau luar negeri.

“Seluruh informasi yang ada di Badan Publik dalam hal ini perangkat daerah pada awalnya adalah bersifat terbuka untuk publik, dikecualikan untuk informasi yang telah ada Surat Keputusan resmi dari PPID Utama untuk dirahasiakan demi keamanan dan kepentingan negara, pejabat negara, perlindungan usaha dan hak-hak pribadi sesuai dengan ketentuan UU KIP,” lanjutnya.

Hendra J. Kede menerangkan dua tugas penting PPID Pembantu, pertama, membuka informasi yang telah diputuskan terbuka untuk publik, dan yang kedua memastikan informasi yang telah diputuskan tertutup adalah merupakan klasifikasi informasi tertutup.

“Tugas PPID yang tak kalah penting adalah membangun budaya keterbukaan di lingkungan kerjanya sehingga dapat membangun karakter etik di lingkungan kerja. Komisi Informasi Pusat fokus pada satu tujuan yaitu terciptanya keterbukaan untuk kesejahteraan masayarakat,” pungkasnya.

0
0
0
s2sdefault

Link

Logo KPU

 

Logo KPU

Logo KPU

 

Kontak Kami

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

Jln. Puti Indojati Kelurahan IX Korong
Kota Solok, Sumatera Barat
Telp. (0755) 20051 Email : kominfo@solokkota.go.id

Polling

Bagaimana pendapat anda terhadap isi dari website ini?

Jumlah Kunjungan

613649

Video Solok