Tuesday - December 11, 2018

Weather: 24°C

arrow
arrow


Website Resmi Pemerintahan Kota Solok

Sosialisasi

Event

Tour de Singkarak

Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kota Solok

Pengumuman Peserta Yang Lulus Seleksi SKD Untuk Selanjutnya Mengikuti SKB

Hasil SKD Tanggal 6-7 November 2018 Titik Lokasi Ujian Kubung 13 Kota Solok

Pengumuman Himbauan Penyebarluasan Konten

Sehubungan dengan semakin banyak dan derasnya arus informasi yang beredar saat ini sehingga terkadang konten yang disebarluaskan tidak terkait dengan informasi pemerintahan maupun program/kegiatan, sehingga dalam rangka ketertiban dan etika kita semua dalam bersosial media kami menghimbau bagi semua pihak agar :

Download lampiran

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Derektur PDAM Kota Solok 2019

Padang, Rabu (3 Oktober 2018) – Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah melalui implementasi aplikasi SIMDA Perencanaan yang terintegrasi serta penyamaan persepsi antara Pemerintah Daerah pengguna SIMDA di wilayah Provinsi Sumatera Barat terkait penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) pada aplikasi SIMDA Perencanaan, Kantor BPKP Wilayah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Workshop penguatan Sistem Pengendalian Intern dengan menggunakan SIMDA Perencanaan yang terintegrasi melalui penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Belanja (ASB) pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta penyerahan laporan penilaian maturitas SPIP level 3 kepada 3 (tiga) Pemerintah Daerah yaitu Kota Solok, Kabupaten Agam serta Kabupaten Limapuluh Kota.

Ketua Panitia melaporkan bahwa, “ Pada kegiatan ini akan diserahkan laporan penilaian maturitas level 3 dan akan dilanjutkan Workshop selama 3 hari yang diikuti oleh peserta dari 10 Kabupaten /Kota di Sumatera Barat. Tujuan kegiatan ini dalam rangka percepatan Pemerintah Daerah dalam implementasi SIMDA agar setiap perencanaan di daerah berada pada level akuntabilitas dan transparan menuju tata pemerintahan yang baik.” Jelas MV. Chinggih Widanarto.

Maturitas SPIP adalah Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Satuan ukurnya adalah level maturitas. Dasar hukum penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016, adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.

 

Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Sumatera Barat, Dani Amanda  dalam sambutannya menjelaskan, “Kegiatan ini dalam rangka peningkatan kompetensi Pemerintah Daerah melalui Tim Satgas dalam penyusunan SSH dan ASB pada aplikasi SIMDA sesuai implementasi SPIP amanat dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015. Kita berharap Kepala Daerah di Sumatera Barat tidak ada yang terkena OTT. Saat ini tim pengembang SIMDA di BPKP sedang aplikasi sistem perencanaan yang sesuai dengan ketentuan simda perencanaan agar dokumen perencanaaan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini dapat tercapat melalui komitmen daerah, SDM yang kompeten, serta kerja nyata yang optimal. Saat ini sudah 3 Pemda yang sedang berjalan dan 7 Pemda sedang dalam proses Quality Assurance (QA), semoga kedepan terciptanya tata kelola pemerinatah yang baik serta akuntabel,” Jelasnya.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Drs. Gatot. Darmasto, Ak. MBA, CFrA, CA, CRMA, QIA selaku  Deputi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Daerah BPK. Beliau memaparkan materi dengan judul Opini LKPD, Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Implementasi Siskeudes.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yaitu WTP K/L 95 %, Propinsi 85%, Kabupaten 60% dan Kota 65%, sudah menjadi kebutuhan Nasional mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Beliau menyampaikan laporan keuangan 2016 yang telah diperiksa 2017, 294 daerah meraih WTP, kemudian 106 mendapat WDP, ada 85 daerah yang naik status, 14 daerah naik dari TMP ke WDP, 20 daerah turun status serta ada 7 disclaimer. Data  ini menunjukkan ada peningkatan kinerja keuangan dan perencanaan pada beberapa daerah. Pada tahun 2017 sebanyak 20 daerah di Sumatera Barat mendapatkan predikat WTP.

Dari hasil evaluasi setelah pemeriksaan itu kebanyakan karena SPIP yang masih lemah, jadi bagi daerah yang telah sampai Level 3 harus mengetahui esensinya bukan sekedar peringkat. Beberapa penyebab yang terjadi ialah kelemahan pada ICS/SPIP, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan kurang ekonomis, efektif dan efisien, serta penyimpangan anggaran. 80% terletak pada PBJ dan pelayanan perijinan. Terbesar pada Kabupaten, Kota dan terakhir dipemerintahan desa (62 kasus), Tutup Gatot mengakhiri Pemaparannya.

0
0
0
s2sdefault

Link

Logo KPU

 

Logo KPU

Logo KPU

 

Kontak Kami

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

Jln. Puti Indojati Kelurahan IX Korong
Kota Solok, Sumatera Barat
Telp. (0755) 20051 Email : kominfo@solokkota.go.id

Polling

Bagaimana pendapat anda terhadap isi dari website ini?

Jumlah Kunjungan

275599

Video Solok