Arrow
Arrow
Slider


Website Resmi Pemerintah Kota Solok

Cuaca

Monday - November 20, 2017

Weather: 27°C

Solok, Senin (16/10/17) – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Solok  harus mampu memahami dan menjadikan Perda Etika Pemerintah Daerah Kota Solok sebagai dasar dalam berbuat atau bertindak dalam menjalankan Pemerintahan Daerah. Bagi ASN yang melanggar  aturan  akan ditindak sesuai dengan apa yang tertuang didalam Perda tersebut. Walikota Zul Elfian mengatakan hal itu dihadapan seluruh Kepala OPD, Kabag, Kepala SMP/SD, Kepala UPTD dan Undangan lainnya ketika membuka  Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 01 tahun 2008  tentang Etika Pemerintah Daerah Kota Solok di Gedung Kubung 13 Solok.

Lebih lanjut Walikota menegaskan,  Etika pemerintah daerah adalah prinsip prinsip dasar dan nilai nilai yang diikuti dan diterima sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan serta menentukan hal yang baik dan buruk,  yang salah dan benar menurut ukuran tertentu atas sikap,  perilaku, tindakan,  dan ucapan penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di kota Solok.

Sementara itu Norma Etika daerah adalah norma yang menjadi pedoman dan mengikat penyelenggara pemerintahan dan warga masyarakat untuk bersikap,  berprilaku,  bertindak,  dan berucap yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di kota Solok.

Untuk mewujudkan adanya pemerintahan daerah yang baik, ditegaskan oleh walikota Solok kepada seluruh ASN yang ada,  untuk bisa mengimplementasikan nilai nilai yang ada dalam Perda nomor 1 tahun 2008 tersebut di dalam menjalankan tupoksi nya sebagai ASN.

Juga dikatakan Zul Elfian,  Kota Solok merupakan  daerah tingkat II satu satu nya yang memiliki Perda tentang Etika Pemerintahan daerah, dan Perda yang digagas oleh semasa H. Syamsu Rahim memimpin Kota Solok,  Hal itu sangat diapresiasi  Kemendagri dan Kemenkumham pada  tahun 2008 lalu, bahkan  mantan Walikota Solok itu sempat diundang  salah satu TV Nasional untuk memberikan pemaparan terkait tentang Perda yang ada, ungkap Walikota menerangkan.

Ketua KPEPD Kota Solok  Novarizal. SE laporannya mengatakan,  tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan masalah disiplin ASN terkait dengan tupoksinya sebagai pelayan masyarakat di Kota Solok dengan  Nara sumber Ir. Bambang D Sumarsono, MPA (Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM aparatur di KemenPan RI), dan H.Syamsu Rahim yang merupakan penggagas Perda Etika Pemerintah Daerah Kota Solok.

Diterangkannya, sesuai dengan yang tertuang didalam ADART,  KPEPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap norma norma Hukum, Sosial,  dan norma lainnya yang mengatur dan mengikat ASN dalam bertindak.

Dalam menjalankan tupoksinya,  permasalahan yang akan diselesaikan oleh KPEPD  adalah berdasarkan laporan masyarakat,  informasi yang terinvestigasi, dan temuan lansung dilapangan. Sebelum melakukan sidang atau pemanggilan terhadap ASN terlebih dahulu KPEPD melakukan klarifikasi terhadap masalah yang ada. Sanksi yang akan diberikan terhadap ASN yang bermasalah atau ASN yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang ada,  adalah berupa rekomendasi kepada pimpinannya