Arrow
Arrow
Slider


Website Resmi Pemerintah Kota Solok

Cuaca

Monday - September 25, 2017

Weather: 27°C

Solok, Jumat (18/8) - Seluruh Fraksi  DPRD Kota Solok  akhirnya Syahkan Ranperda  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menjadi Peraturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna  yang  dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE didampingi Wakil Ketua DPRD ,H.Irman Yefri Adang,SH,MH dan anggota DPRD lainnya di hadiri  Walikota Solok, H. Zul Elfian,Wakil Walikota ,Reinier,Sekda Kota Solok Rusdianto, SIP,MM ,Asisten,Unsur Forkompinda,Ketua Pengadilan Negeri,Ketua Pengadilan Agama,Kepala OPD ,Niniak mamak dan Bundo Kanduang,pimpinan BUMN dan BUMD serta undangan lainnya.

Juru Bicara Pansus DPRD H.Daswippetra DT.Manjinjiang Alam,SE,M.Si menyampai pendapat akhir masing-masing fraksi mengatakan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota mengatakan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 yang ditujukan untuk meningkatkan tunjangan unsur pimpinan dan anggota dewan. Dimana, sebelum Ranperda ini disahkan anggota pansus DPRD Kota Solok yang terdiri dari seluruh perwakilan fraksi yang ada sudah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan DPRD Kota Solok berharap, disahkannya Ranperda ini bisa meningkatkan kinerja dari seluruh anggota dewan untuk lebih melakukan fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kinerja

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ini telah dilaksanakan di tingkat Pansus dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2017 dan 14 sampai 15 Agustus 2017 serta dilanjutkan pembahasan pada tingkat internal DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017.dari hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah terhadap beberapa permasalahan yang telah dibicarakan pada tingkat Pansus,disepakati untuk tidak dibicarakan lagi pada tingkat internal DPRD.

Walikota Solok,H.Zul Elfian dalam sambutannya mengatakan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menyatakan, Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di beri mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.sebagai salah satu unsur penyelengara pemerintah daerah,

DPRD di harapkan mampu membawa nilai – nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat tidak terlepas dari integritas dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD. Untuk menunjang hal itu kata Walikota perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis.peningkatan kerjasama secara kelembagaan. Dan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintah daerah dipihak lain,sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,”ujar Zul Elfian.

Rapat paripurna DPRD tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Yutris Can,SE, Wakil Ketua DPRD Irman Yefri Adang dilanjutkan oleh Walikota Zul Elfian  kemudian penyerahan dari Ketua DPRD kepada Walikota Solok,(Wy/Zm).