Arrow
Arrow
Slider


Website Resmi Pemerintah Kota Solok

Cuaca

Monday - September 25, 2017

Weather: 27°C

Solok, Senin (31/7) DPRD Kota Solok melaksanakan Rapat Paripurna mengenai penetapan persetujuan bersama DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Solok tahun anggaran 2016 menjadi peraturan daerah.

Kegiatan rapat paripurna ini di hadiri oleh Ketua DPRD Kota Solok,Yutris Can, SE dan para anggota DPRD, Walikota Solok, H.Zul Elfian, SH, M.Si, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala OPD, Niniak Mamak dan Bundo Kanduang serta Pimpinan BUMN, dan BUMD.

Dalam Paripurna pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 tersebut ada beberapa rekomendasi disampaikan oleh Yoserizal, SH sebagai juru bicara panitia khusus (Pansus) yang telah membahas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2016. “Ada sebanyak beberapa butir rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna tersebut diantaranya yaitu dengan telah diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kota Solok, bukan berarti tidak ada temuan ataupun catatan dari hasil Audit BPK, oleh karena itu  Pemerintah Daerah diharapkan untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK baik dari sisi keuangan maupun sisi Administrasi agar WTP yang sudah kita raih ini dapat kita pertahankan tahun berikutnya”, jelasnya.

Selain itu, “Serapan dana pada setiap OPD tidak mencapai target, maka dari itu kami dari Pansus merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD yang tidak mencapai target di tahun berjalan. Pansus juga merekomendasikan tentang aset daerah terutama aset tanah dan bangunan yang belum tercatat dalam data yang pasti sampai saat ini. Terhadap investasi Pemerintah Kota Solok pada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar dalam bentuk penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 2.824.889.000,-dengan kompensasi penyertaan modal 5,30 %, devident yang diterima sebesar Rp.32.367.803,-  dengan devident yang sebesar itu kami rasa tidak seimbang dengan modal yang di investasikan oleh karena itu kami menyarankan kepada Kepala Daerah sebagai pemegang saham untuk melakukan evaluasi melalui dewan komisaris dan Direksi”, lanjut Yoserizal.

“Pansus juga mengharapkan agar Pemerintah Daerah agar lebih serius dan tegas dalam melaksanakan koordinasi mengenai pengurusan tanah yang kepemilikannya berkaitan dengan PT. KAI, serta dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas bangunan infrastruktur yang di kerjakan sudah seharusnya OPD terkait meningkatkan pengawasan yang intensif pada setiap pekerjaan yang dilaksanakan tahun berjalan. Hal ini di sampaikan karena masih banyaknya infrastruktur yang di bangun dalam kurun waktu yang tidak lama terjadi kerusakan atau nilai bias dari objek bangunan tersebut, hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pengawasan dilapangan. Untuk itu Pemerintah Daerah sudah seharusnya membuat kebijakan yang memberikan jaminan kualitas terhadap pihak ketiga berdasarkan nilai bangunan dan lebih mengoptimalkan pengawasan di lapangan” ungkap Yoserizal.

Dalam sambutannya Walikota Solok, H.Zul Elfian, SH, M.Si mengucapkan terima kasih kepada dewan, terutama Panitia Khusus (Pansus) atas curahan tenaga dan pikiran serta kerja kerasnya, sehingga mampu membagi waktu untuk melaksanakan pembahasan dengan seksama, sehingga rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Solok tahun Anggaran 2016 disetujui untuk di tetapkan menjadi peraturan daerah.